The smart Trick of reformasi intelijen That Nobody is Discussing

The smart Trick of reformasi intelijen That Nobody is Discussing

Blog Article

Intelijen di era awal kemerdekaan memang terjadi militerisasi mengingat ancaman saat itu adalah ancaman perang dari luar selain ancaman disintegrasi dari dalam.

Civil societies are signing up for forces in opposition to a recent amendment to the 2014 Legislative Legislation, identified regionally as being the MD3 Regulation, handed this 7 days by your home of Associates, which numerous anxiety may well jeopardize absolutely free speech and democracy in Southeast Asia’s most significant financial system.

Pendahuluan Sejak berakhirnya Perang Dingin, di mana ancaman non-tradisional lebih mengemuka ketimbang ancaman militer/tradisional, informasi intelijen menjadi lebih penting ketimbang persenjataan. Penting dipahami bahwa informasi intelijen adalah hasil antara. Hasil akhirnya adalah kebijakan. Suatu kebijakan akan semakin baik dan tepat, apabila mendapatkan masukan informasi intelijen yang baik pula-cepat dan tepat (velox et exactus). Informasi intelijen dapat dikatakan baik dan maksimal apabila proses penggalian informasinya berlangsung secara apik dengan informasi yang amat berharga, diolah kembali oleh analis intelijen yang amat ahli dan berpengalaman, diubah menjadi rekomendasi kebijakan yang amat singkat dan akurat, kemudian dijalankan oleh pengambil kebijakan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Pengguna ataupengambil keputusan membutuhkan kualitas analisis intelijen yang baik, agar ia dapat membuat keputusan yang tepat, mempersiapkan kapabilitas dan sumberdaya nasional untuk menghadapi ancaman-ancaman tradisional dan non-tradisional.

Intelijen merupakan topik kajian yang penting sekaligus rumit untuk dipahami karena sifat kerahasiaannya. Meski demikian, negara demokrasi selalu mendukung masyarakatnya untuk memiliki, setidaknya, pemahaman dasar terkait seluruh instansi pemerintah, termasuk intelijen. Pada tahun 2015, Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) telah melakukan penelitian yang berjudul " Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru ". Penelitian ini bukan saja berisi mengenai teori intelijen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi intelijen di Indonesia. Reformasi intelijen di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Intelijen harus bekerja sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut. Paradigma lama intelijen Indonesia sudah pasti akan dan harus berubah, pengawasan terhadap intelijen pun suatu keniscayaan. Adalah suatu keniscayaan pula bahwa pengawasan terhadap intelijen bukan membuat kerja-kerja rahasia mereka menjadi terbatas atau terhambat, melainkan justru intelijen mendapatkan kepercayaan dan didukung oleh rakyat, sehingga meningkatkan legitimasi intelijen dan tentunya peningkatan anggaran intelijen.

The use of any separatist movement’s symbols, for instance a flag, is treason In keeping with articles or blog posts 104-107 from the Legal Code; these article content are applied against the West Papua Separatist Movement.

This information describes the dynamics of Indonesia’s intelligence reform from combatant intelligence posture over the post-independence revolution of 1945 to the authoritarian condition intelligence under the New Get routine after 1965, and also to the era of intelligence reform following the 1998 reformation movement. Not long ago, the troubles for Indonesian intelligence establishments have shifted from the necessity for legislation and political insurance policies to the need for just a democratic intelligence posture and a chance to confront emerging stability threats.

The permit is issued through the Ministry of Household Affairs or perhaps the community govt based on the amount of function of your overseas foundation only after the overseas foundation indications a created settlement With all the Indonesian federal government with regards to its scope of activities. The duration on the theory allow is three decades and will be prolonged, even though the period with the operational allow cannot be more than the length with the theory allow.

GlobaLex is provided as an facts assistance only and is not intended to offer, and shouldn't be relied on like a supply of, authorized tips. Consumers should talk to Baca selengkapnya capable gurus relating to the applying in the legislation to particular situations.

Undang-undang tersebut tidak mengatur bagaimana koordinasi antarkomunitas intelijen tersebut dalam memberikan produksi intelijen kepada presiden.

eleven/2008 on Electronic Info and Transactions (‘EIT Regulation’) Instructions from the group of authorized authorities who labored for that virtual police task pressure in identifying the target posts or accounts. The reprimand specified by this undertaking force by means of immediate messages is aimed to ‘teach the public to get far more ethical and cultured inside the cyber world’.

Other than the Constitutional Court’s decision, An additional factor delaying the issuance of utilizing polices could be the improve of government in Oct 2014. The change in governing administration led to some adjustments within the appropriate ministries as well as the countrywide progress plan, which has had an influence on The federal government’s priorities.

As said previously mentioned, Suharto’s rule, which fell thanks to various pressures,[28] left one issue for the new authorities; armed forces structures that were continue to faithful to Suharto. ZA Maulani, who was The top of BAKIN under President Habibie, in an interview within the media expressed Soeharto’s disappointment Together with the civilian elite who ‘betrayed’ him by quoting Suharto’s assertion, “I have nurtured and promoted them because the start of their career but when I actually desired their help, they rejected me.

Overseas foundations facial area a prerequisite to chorus from routines which “disrupt The soundness and the unity“ of Indonesia or “disrupt diplomatic ties.

The Condition Intelligence Legislation was eventually issued at the conclusion of 2011, 12 several years once the reform began. This legislation, adopted Subsequently, amongst other causes, with the tension following the murder of human legal rights activist Munir, is indeed forward-oriented and could contribute into the achievement of intelligence reform, avoiding the repetition and custom of authoritarian intelligence inside the sort of the Orde Baru